KALIANDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022 secara virtual, Rabu (28/9/2022).
Nampak mengikuti Rakornas secara virtual melalui aplikasi zoom meeting dari Ruang Sekdakab Lampung Selatan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Thamrin, Asisten Pemerintahan dan Kesra Eka Riantinawati, Asisten Adminitrasi Umum Badruzzaman, Muhadi, Kabag Organisasi Yudhistira dan beberapa pejabat terkait lainnya.
Rakornas yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) dari Hotel Grand Mercure Harmoni itu, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si., yang ditandai dengan pemukulan gong.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber, diantaranya Sekretaris Eksekutif Komite RB Nasional Prof. Dr. Eko Prasojo, MAC, Rep.Publ., Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Prof. Dr. Erwan agus Purwanto, M.Si., Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si.
Kemudian, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dr. Ir. Alex Denni, M.M., Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Y Syaiful Garyadi, AK., M.M., CA.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si mengatakan, tujuan dari Rakornas tersebut adalah mengkoordinasikan serta menyatukan langkah dalam percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2019-2024.
Dirinya menyebut, reformasi birokrasi ini menjadi sangat penting, mengingat birokrasi merupakan leher dari sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang baik, tentunya akan berujung pada implementasi peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Awal perubahan birokrasi di tahun 2014 dan targetnya tahun 2024 menjadi pemerintahan kelas dunia. Bukan hanya melayani tapi bersih melayani. Intinya bagaimana pelayanan itu sampai ke rakyat, budaya kerja kita harus kita rubah. Apapun jabatannya, kerjaannya harus melayani, melayani masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut Suhajar mengatakan, untuk mencapai sistem pemerintahan kelas dunia, diperlukan managemen dalam setiap aspek birokrasi. Sehingga nantinya dapat tercipta birokrasi yang dinamis, gesit, profesional, efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.
“Merubah pemerintahannya menjadi instansi pelayanan. Apabila kita mampu merubah pemerintahan ini menjadi organsisasi pelayanan publik yang efektif, birokrasi bersih melayani. Kalau bisa, mau efektif, harus dihubungkan dengan teknologi yang bisa melayani 24 jam sehari. Sekarang kita bertransformasi kesana, banyak daerah yang sudah melakukan pelayanan online,” ungkap Suhajar. (Kmf)
